JAKARTA - Menjelang musim mudik Lebaran 2026, wacana pelarangan pemakaian sepeda motor untuk perjalanan lintas provinsi kembali menjadi perdebatan setelah diusulkan oleh sejumlah anggota DPR RI dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Isu ini mencuat ketika Wakil Ketua Komisi V DPR RI meminta agar Kementerian Perhubungan mengkaji kemungkinan aturan yang melarang sepeda motor dipakai sebagai moda utama mudik, bukan sekadar imbauan biasa. Pernyataan itu memicu pro dan kontra karena berkaitan langsung dengan keselamatan di jalan serta realitas ekonomi masyarakat kelas bawah.
Argumen Utama: Keselamatan di Jalan Raya
Salah satu alasan yang dikemukakan dalam wacana ini adalah masalah keselamatan. Berdasarkan data statistik yang dibawa ke rapat Komisi V, kendaraan roda dua disebut memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas nasional, terutama selama periode arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam beberapa tahun terakhir, angka kecelakaan fatal yang melibatkan sepeda motor menunjukkan tren yang membuat para pembuat kebijakan khawatir akan keselamatan pemudik yang menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan kecil tersebut. Wakil Ketua Komisi V mendesak agar pemerintah, khususnya Kemenhub, mempertimbangkan secara serius apakah larangan tersebut layak diberlakukan sebagai bagian dari upaya penyelamatan nyawa di jalan.
Selain itu, wacana ini sejalan dengan sorotan publik terhadap tingginya jumlah korban kecelakaan sepeda motor selama mudik. Data lain yang tertera dalam laporan dan kajian media menjelaskan bahwa sepeda motor disebut sebagai moda yang rentan untuk perjalanan jauh karena terbatasnya perlindungan fisik bagi pengendara serta kecenderungan membawa penumpang dan barang melebihi kapasitas ideal.
Pernyataan dari berbagai pihak juga menekankan bahwa perjalanan panjang dengan motor memiliki risiko tinggi dibandingkan dengan moda transportasi lain.
Dilema Ekonomi: Motor Sebagai Solusi Terjangkau
Di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi. Bagi pekerja sektor informal, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sepeda motor sering kali menjadi satu-satunya pilihan untuk mudik.
Biaya transportasi massal seperti bus dan kereta api sering kali melonjak tajam menjelang Lebaran sehingga menjadi kurang terjangkau bagi banyak keluarga. Selain itu, ketersediaan tiket angkutan umum kerap habis dalam waktu singkat, sementara sistem pemesanan daring belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam kondisi seperti ini, sepeda motor masih menjadi solusi yang realistis meskipun risikonya tinggi.
Berangkat dari kondisi tersebut, sejumlah kalangan masyarakat menyampaikan bahwa kebijakan larangan yang terlalu dini justru akan memberatkan rakyat kecil. Jika pemerintah memaksakan pelarangan tanpa menyediakan alternatif yang memadai, hal itu dikhawatirkan akan memperburuk kesenjangan akses transportasi.
Karena itu, masyarakat meminta agar pemerintah lebih fokus pada penyediaan solusi nyata sebelum memberlakukan aturan yang berpotensi membatasi mobilitas mereka.
Harapan Publik: Solusi Nyata Sebelum Larangan
Sebagai respons terhadap wacana ini, publik dan beberapa pemerhati kebijakan transportasi menyarankan sejumlah langkah konkret yang dinilai perlu dilakukan sebelum suatu larangan diberlakukan. Pertama, program mudik gratis melalui angkutan laut atau kereta api perlu diperluas, baik dari segi frekuensi maupun jangkauan, sehingga menjadi alternatif yang layak bagi pemudik yang biasanya memakai motor.
Kedua, pemerintah diharapkan dapat menambah armada bus dan kereta api di jalur-jalur utama mudik untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan mengendalikan harga tiket yang sering melonjak tajam saat musim puncak. Ketiga, pengendalian harga tiket oleh otoritas terkait menjadi langkah penting agar angkutan umum tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Langkah-langkah ini dianggap sangat penting untuk memberikan pilihan yang aman dan layak bagi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sepeda motor sebagai moda utama perjalanan jauh. Menurut masyarakat, keselamatan memang merupakan prioritas, namun solusi yang dihadirkan harus bersifat komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial-ekonomi yang ada.
Reaksi Beragam dari Publik dan Pembuat Kebijakan
Respon terhadap wacana tersebut beragam. Beberapa anggota DPR sendiri mengingatkan bahwa jika pelarangan diberlakukan, pemerintah perlu memastikan adanya transportasi massal yang memadai agar tidak meninggalkan celah yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan saran agar pemerintah fokus pada penyediaan dan perluasan opsi mudik yang lebih aman sebelum mengambil keputusan mengenai pembatasan penggunaan motor.
Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa wacana pelarangan ini terlalu prematur jika belum didukung dengan perbaikan sistem transportasi publik. Kritik juga muncul dari kalangan yang menilai kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap mobilitas masyarakat yang menggantungkan diri pada sepeda motor selama musim mudik.
Keseimbangan Antara Keselamatan dan Akses Mobilitas
Wacana tentang larangan mudik menggunakan sepeda motor menjadi sorotan penting menjelang Lebaran 2026 karena menyentuh dua hal yang sensitif: keselamatan di jalan dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Usulan ini menunjukkan bahwa keselamatan menjadi perhatian serius bagi DPR dan pemerintah.
Namun, realitas ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh transportasi massal menimbulkan perdebatan tentang kelayakan aturan tersebut. Banyak pihak berharap bahwa solusi komprehensif terkait transportasi yang memadai akan dihadirkan terlebih dahulu agar larangan ini tidak hanya menjadi kebijakan yang membebani masyarakat berpenghasilan rendah.