JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya peran kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia.
Ia menyebut para kader bukan sekadar relawan, tetapi ujung tombak yang menjalankan program pemerintah di lapangan.
“Nah ini Pak Menko, Pak Menteri. Ada 1,5 juta kader posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Karena apapun itu, kader posyandu adalah ujung tombak di lapangan,” ujarnya.
Gibran menekankan bahwa tanpa kerja keras kader posyandu, capaian penurunan stunting tidak akan sebaik saat ini. Berdasarkan data, angka stunting menurun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.
“Kalau enggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini. Jadi, terima kasih Bu untuk kerja kerasnya selama ini dan untuk insentif nanti biar Kepala Daerah dan Pak Menteri yang mengurus,” ujarnya.
Insentif Tambahan Sebagai Bentuk Apresiasi
Dorongan Wapres untuk menambah insentif dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap kerja keras kader posyandu di seluruh Indonesia. Dengan adanya insentif tambahan, diharapkan motivasi kader meningkat dan keberlanjutan program kesehatan masyarakat dapat terjamin.
“Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya,” tambah Gibran, menandakan adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mendukung para kader.
Insentif ini juga menjadi pengakuan resmi atas peran strategis kader posyandu dalam mencapai target penurunan stunting, sekaligus mendorong kader baru untuk bergabung dan berkontribusi.
Mendengar Langsung Cerita Kader Posyandu
Dalam Rakor tersebut, Gibran memberikan kesempatan kepada perwakilan kader posyandu untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi. Salah satunya adalah Sofia Turiffqi, kader posyandu yang bertugas sejak 2020 di Desa Bekutuk, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
“Terus yang kedua, yang mungkin juga dirasakan kepada teman-teman semua di sini adalah kurangnya kemampuan orang tua untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan menu isi piring,” ujar Sofia. Ia menambahkan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak stunting menjadi salah satu tantangan terbesar.
Wapres kemudian menanyakan dukungan pemerintah daerah terhadap para kader posyandu. Sofia menjawab bahwa Pemerintah Jawa Tengah telah memberikan dukungan maksimal, baik dari segi dana maupun pelatihan.
“Sudah maksimal, Bapak, untuk dari kepala daerah sudah memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan, juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi para orang tua dan masyarakat yang ada di daerah kami,” jelasnya.
Peran Posyandu dalam Strategi Nasional
Posyandu menjadi fondasi penting dalam upaya pemerintah menurunkan stunting. Selain pemantauan pertumbuhan anak, kader posyandu juga bertanggung jawab memberikan edukasi gizi, mendukung kesehatan ibu hamil, dan memastikan intervensi program pemerintah tepat sasaran.
Keberadaan 1,5 juta kader posyandu di seluruh Indonesia memungkinkan program pemerintah menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Dedikasi mereka menjadi bukti bahwa strategi penurunan stunting tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi pada implementasi nyata di lapangan.
Meningkatkan Efektivitas dengan Dukungan Pemerintah
Gibran menekankan bahwa pemberian insentif tambahan bukan sekadar soal finansial. Insentif ini mencerminkan penghargaan, motivasi, dan pengakuan terhadap kerja keras kader.
Dengan dukungan ini, kader diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan edukasi, dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan gizi dan perhatian yang layak.
Selain insentif, pelatihan berkelanjutan menjadi aspek penting untuk meningkatkan kompetensi kader. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan terus bekerja sama dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk alat bantu edukasi, modul pelatihan, dan dukungan logistik untuk keberlangsungan posyandu.
Kontribusi Nyata terhadap Pembangunan SDM
Peran kader posyandu memiliki dampak langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional. Penurunan angka stunting berarti peningkatan kesehatan dan potensi pertumbuhan anak-anak Indonesia, yang akan berdampak pada kualitas generasi masa depan.
Dedikasi kader seperti Sofia Turiffqi menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan di tingkat lapangan dapat berhasil bila mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pemberian insentif diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga motivasi dan mengoptimalkan kinerja kader posyandu.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Keberhasilan program penurunan stunting juga ditentukan oleh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan standar nasional, sementara pemerintah daerah memastikan implementasi berjalan lancar melalui dukungan dana, pelatihan, dan fasilitas tambahan.
Gibran menekankan bahwa sinergi ini penting agar program posyandu dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk desa-desa terpencil. Dengan demikian, setiap anak Indonesia berkesempatan mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang memadai.
Upaya pemerintah mendorong tambahan insentif bagi kader posyandu menegaskan bahwa strategi penurunan stunting tidak hanya soal kebijakan makro, tetapi juga implementasi nyata di lapangan. Kader posyandu menjadi ujung tombak yang menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, memastikan setiap anak mendapatkan layanan terbaik.
Dengan dukungan insentif, pelatihan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kader posyandu diharapkan terus menjadi motor penggerak penurunan stunting nasional.
Dedikasi mereka, seperti yang dicontohkan oleh Sofia dan ribuan kader lainnya, menjadi bukti nyata kontribusi masyarakat dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan produktif.
