JAKARTA - AWAL tahun 2026 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang tampak positif untuk Sulawesi Barat, dengan data menunjukan pertumbuhan hingga sekitar 5,36 persen pada 31 Januari 2026 dalam perbandingan kumulatif periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berlangsung di tengah konsumsi rumah tangga yang terjaga, ekspor yang masih tumbuh, neraca perdagangan yang surplus serta peningkatan transfer ke daerah.

Namun di balik angka tersebut, terdapat pertanyaan penting yang perlu ditelaah oleh pembuat kebijakan: apa yang benar-benar mendorong pertumbuhan ini? Seberapa kuat fondasi yang mendasari pertumbuhan, dan apakah struktur ekonomi di daerah ini cukup resilien menghadapi guncangan eksternal? Analisis ini memberi gambaran bahwa capaian pertumbuhan belum sepenuhnya dibangun di atas fondasi investasi yang kuat.

Pertumbuhan 5,5 Persen: Sinyal Positif atau Tantangan Struktural?

Data dari Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Barat sampai dengan akhir Januari 2026 menunjukkan bahwa hampir seluruh sumber pertumbuhan berasal dari komponen belanja pemerintah (G) dan sebagian dari konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, komponen investasi pemerintah (I) nyaris tidak menunjukkan pergerakan signifikan karena belanja modal yang belum berjalan optimal akibat blokir pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saat ini sangat bergantung pada stimulus fiskal jangka pendek, bukan investasi produktif jangka panjang yang menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Analisis ini penting karena tanpa investasi yang kuat, pertumbuhan bisa menjadi lebih bersifat konsumtif dan kurang berkelanjutan, sehingga berpotensi mengekspos ekonomi lokal terhadap volatilitas ekonomi eksternal.

Ketergantungan Fiskal dan Tantangan PAD

Salah satu isu struktural yang menonjol adalah rendahnya Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, yang berada di kisaran sekitar 6,07 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan semacam ini mengurangi kapasitas pembiayaan pembangunan daerah sendiri, serta mengekspos region terhadap risiko perubahan alokasi anggaran dari pusat.

Kondisi fiskal seperti ini menciptakan tiga risiko utama: keterbatasan ruang kebijakan daerah untuk inovasi, kecenderungan pro-siklik terhadap keputusan fiskal nasional, dan potensi stagnasi pembangunan jika basis PAD tidak segera diperluas. Tanpa perluasan basis PAD yang kuat, kapasitas pembangunan jangka panjang berpotensi melambat.

Ekonomi Komoditas: Sumber Kekokohan dan Kerentanan

Data menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sulawesi Barat masih sangat bergantung pada komoditas primer, termasuk minyak sawit dan hasil pertanian lainnya. Ketergantungan ini membuat penerimaan daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga naik, penerimaan meningkat, tetapi ketika harga turun, penerimaan langsung tertekan. Di era ketidakpastian harga internasional, model ketergantungan semacam ini berisiko tinggi karena dapat memicu siklus boom-and-bust yang merugikan stabilitas ekonomi.

Untuk menjadikan pertumbuhan lebih stabil, perlu dilakukan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi. Hal ini akan memperluas basis produksi, mendorong nilai tambah lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap harga komoditas primer.

Belanja Modal sebagi Pengungkit Pertumbuhan Jangka Menengah

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang, sementara belanja modal yang memiliki efek multiplier tertinggi terhadap pertumbuhan jangka menengah belum signifikan. Belanja modal menjadi penting karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

Tanpa belanja modal yang memadai, biaya ekonomi tetap tinggi, konektivitas logistik tidak meningkat, dan peluang untuk menarik investasi produktif akan tertunda, yang pada akhirnya memperlambat pengembangan ekonomi secara efektif.

Inflasi, Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

Tekanan inflasi juga menjadi ujian lain bagi stabilitas ekonomi. Inflasi pada Januari 2026 tercatat sekitar 4,34 persen (yoy), sedikit di atas target pengendalian nasional. Tekanan harga menjelang momen konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Idulfitri dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mengingat konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi lokal. Kelemahan daya beli berpotensi memperlambat laju pertumbuhan jika tidak diantisipasi secara kebijakan.

Menilai Pertumbuhan Secara Menyeluruh

Pertumbuhan ekonomi 5,36 persen adalah angka yang cukup positif jika dilihat secara keseluruhan, tetapi dari perspektif kualitas pertumbuhan, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertumbuhan yang berkualitas ditandai oleh peningkatan investasi produktif, penguatan basis fiskal melalui perluasan PAD, diversifikasi ekonomi, dan stabilitas harga.

Pertumbuhan yang hanya bergantung pada belanja pemerintah dan konsumsi sementara investasi stagnan menunjukkan bahwa meskipun momentum pembangunan terlihat, strategi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan fondasi ekonomi agar pertumbuhan berjalan secara inklusif dan tahan guncangan.

Dengan demikian, kabar pertumbuhan ekonomi awal 2026 harus dipahami tidak sekedar angka statistik tetapi sebagai panggilan untuk membangun struktur ekonomi Sulawesi Barat yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang.